Politik Desa dari Masa ke Masa

INDONESIA (CI-TV.Com) - Politik desa di Indonesia mengalami evolusi signifikan, dari masa Orde Baru yang sentralistik (UU 5/1979) hingga era Reformasi yang mengutamakan otonomi melalui UU Desa.

 

Perubahan ini ditandai dengan pergeseran desa sebagai objek pembangunan menjadi subjek yang memiliki kewenangan penuh, namun kini menghadapi tantangan baru dengan potensi penguatan kekuasaan absolut.

 

Berikut adalah dinamika politik desa dari masa ke masa:

 

 Masa Orde Baru (Sentralistik & Seragam):

o    Pengaturan desa diatur dalam UU No. 5 Tahun 1979, yang menggantikan UU 5/1974.

o    Desa dijadikan konsep administratif tunggal (homogenisasi) untuk stabilitas politik dan pembangunan.

o    Kepala desa cenderung menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat/daerah, membatasi otonomi asli.

 

Masa Reformasi & Otonomi Desa (Demokratisasi):

o    Muncul UU No. 22 Tahun 1999, kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004, dan puncaknya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

o    Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak otonomi asli.

o    Pilkades menjadi ajang demokrasi langsung yang intens.

 

Masa Kini (Era UU Desa/Perpanjangan Masa Jabatan):

o    Adanya kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (menjadi 9 tahun) dikhawatirkan dapat melemahkan kontrol lembaga desa (BPD) dan melanggengkan kekuasaan.

o    Muncul fenomena dinasti kepala desa sebagai bentuk adaptasi elit lokal terhadap perubahan politik.

o    Potensi iklim demokrasi lokal yang tidak sehat akibat minimnya check and balance.

Politik desa saat ini berada pada fase memperjuangkan kemandirian, namun menghadapi tantangan relasi kuasa di tingkat lokal.

 

 

(Redaksi CI-TV,Com/Jkt),