Menteri Keuangan Purbaya PASANG SYARAT KETAT Sebelum Cairkan Rp 240 Triliun Untuk KOPDES MERAH PUTIH

Channelindonesiatv.com, JAKARTA - Sebelum duduk sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dikenal publik sebagai sosok yang lima tahun penuh menjaga uang nasabah perbankan nasional sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan. Kini, kehati-hatian serupa ia terapkan pada proyek raksasa senilai Rp240 triliun yang tengah digelontorkan pemerintah untuk membangun jaringan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.

Purbaya memastikan pendanaan besar ini bukan dikucurkan dalam satu tarikan napas, melainkan lewat pinjaman Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, yang pokok dan bunganya akan ditanggung pemerintah secara bertahap selama enam tahun ke depan. "Rp 240 triliun selama enam tahun akan seperti itu. Itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil," kata Purbaya saat berada di Yogyakarta, Kamis (17/7/2026).

Yang membuat skema ini menarik bukan sekadar besaran angkanya, melainkan syarat yang ia pasang sebelum satu rupiah pun cair. Pemerintah diperkirakan menanggung kewajiban pembayaran sekitar Rp40 triliun setiap tahun, namun Purbaya menegaskan uang itu tidak akan mengalir ke seluruh koperasi sekaligus. Hanya koperasi yang telah lolos audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang akan menerima pencairan cicilan tersebut.

"Tapi gini, untuk KDMP kan gini. Saya bayar cicilannya setiap tahun kan. Untuk koperasi yang sudah diaudit oleh BPKP. Jadi untuk saya aman, enggak ada masalah. Kalau gagal audit ya udah, enggak dibayar," ujarnya.

Kehati-hatian ini tidak lahir tanpa alasan. Beberapa hari sebelum pernyataan itu, Indonesian Corruption Watch melaporkan temuan dugaan penggelembungan dana dalam proyek pengadaan mobil pikap untuk program Kopdes Merah Putih yang dikerjakan PT Agrinas Pangan Nusantara. ICW menduga terdapat selisih harga pembelian antara Rp 61 juta hingga Rp 69 juta per unit pikap, yang jika diakumulasikan dengan target pengadaan 80 ribu unit, berpotensi menimbulkan perburuan rente hingga Rp5,54 triliun.

Menanggapi hal ini, Purbaya sebelumnya sudah menegaskan sikap serupa, anggaran pengadaan pikap itu pun tidak akan cair sebelum lolos audit lebih dulu. "Itu kan nanti diaudit. Saya terima, saya bayar yang diaudit saja," tegasnya saat itu.

Di luar urusan cicilan pinjaman, pemerintah juga menanggung ongkos hidup awal koperasi-koperasi baru ini agar bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dukungan itu mencakup pelatihan pengurus, pembiayaan operasional, hingga pembayaran gaji pegawai selama satu sampai dua tahun pertama masa berdirinya koperasi.

Soal peluang usaha, Purbaya justru terdengar optimistis. Ia menyebut rapat kabinet telah memutuskan seluruh barang bersubsidi wajib disalurkan lewat jaringan Kopdes Merah Putih dan tidak boleh diperjualbelikan di luar jalur itu, sehingga koperasi-koperasi ini otomatis memiliki sumber pendapatan yang jelas sejak awal berdiri. "Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ aja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal enggak di itu ya, asal enggak dikorupsi lah, harusnya sih aman," katanya.

Bagi Purbaya, urusan dari mana uang datang sudah selesai dibahas. Pekerjaan rumah yang tersisa justru ada di sisi pelaksanaan di lapangan. "Pokok dan bunganya selama enam tahun ke depan, mungkin setahun sekitar Rp 40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi. Jadi untuk pendanaan udah nggak ada isu lagi. Hanya yang paling penting adalah pelaksanaannya lebih rapi dan bersih, dan sedikit kebocoran. Itu yang dipentingkan ke depan," tegasnya.

Untuk menjaga hal itu, Purbaya menyatakan setiap anggaran besar dalam program ini akan diperiksa lewat audit acak maupun audit rinci satu per satu. "Pada dasarnya nanti begini. Setiap anggaran yang besar kita akan cek secara random atau satu persatu secara detail jadi kita bukan untuk mengganggu tapi untuk membantu supaya pelaksanaannya lebih rapi," tutupnya.

Dengan skema pembayaran bertahap yang mengunci setiap pencairan pada hasil audit, Purbaya seolah menempatkan dirinya sebagai penjaga gerbang terakhir sebelum uang negara benar-benar sampai ke rekening ribuan koperasi desa di seluruh Indonesia, sebuah peran yang tak jauh berbeda dari tugasnya bertahun-tahun menjaga simpanan nasabah perbankan nasional.

(Erlita/Redaksi CI-TV.Com).